RENUNGAN HARI KEBANGKTAN NASIONAL, 20 Mei 2025
KETIKA DOKTER BUKAN LAGI SEBAGAI PENCERAH BANGSA: KEGAGALAN PENDIDIKAN PASCA KOLONIAL.
*Oleh: Hanif Nurcholis
Setelah kemerdekaan 1945, bangsa ini berharap lahirnya generasi intelektual yang bukan hanya cerdas, tetapi juga tercerahkan—seperti dr. Soetomo, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan generasi pelopor lainnya. Mereka adalah dokter-dokter yang lahir dari rahim pendidikan kolonial, tapi justru memilih menjadi pejuang kemanusiaan dan pelopor kebangkitan nasional.
Ironisnya, kini setelah bangsa ini memiliki kedaulatan penuh atas sistem pendidikannya, justru tidak lahir lagi dokter-dokter yang tercerahkan seperti mereka. Bahkan, bukan hanya dokter, tetapi juga sarjana, magister, dan doktor dari semua bidang ilmu semakin menjauh dari peran intelektual sebagai pencerah bangsa.
Ilmu Menjadi Tangga, Bukan Tugas
Jika dulu ilmu dijadikan senjata untuk melawan ketidakadilan dan membangkitkan harga diri bangsa, kini ilmu lebih banyak dijadikan tangga sosial-ekonomi pribadi. Menjadi sarjana berarti naik kelas, bukan membebaskan kelas bawah. Menjadi doktor berarti naik pangkat, bukan memperjuangkan rakyat.
Pendidikan tinggi hari ini menghasilkan para profesional yang sibuk berkarier, meraih gelar, mengejar beasiswa dan publikasi, tetapi kehilangan arah moral dan keberpihakan pada rakyat tertindas. Ilmu dipreteli menjadi sertifikat dan keterampilan teknis. Sementara etos “pengabdian kepada masyarakat” hanya jadi formalitas di proposal kampus.
Kampus yang Nyaman, Pikiran yang Mandul
Berbeda dengan zaman kolonial yang sarat penindasan, dunia kampus hari ini terlalu steril dari krisis. Tidak ada tekanan eksistensial seperti dahulu yang memaksa pelajar berpikir: Mengapa bangsaku tertindas? Akibatnya, tidak ada kejutan moral dan gerakan yang signifikan yang melahirkan pencerahan.
Yang ada hanyalah rutinitas administratif: kuliah, skripsi, sidang, wisuda. Hanya menghasilkan lulusan bak burung beo.
Sementara kampus menjadi menara gading yang terputus dari penderitaan rakyat: kemiskinan, penggusuran, konflik agraria, korupsi, kekerasan negara. Intelektual kita hari ini tidak tuli, tapi memilih bungkam.
Negara dan Masyarakat Tak Lagi Mendorong Peran Intelektual Kritis
Tidak hanya sistem pendidikan yang gagal menumbuhkan semangat pencerahan, negara dan masyarakat pun turut melumpuhkan peran intelektual sebagai pendobrak status quo. Mereka yang kritis kerap dicap “radikal” atau “tukang nyinyir”. Karier akademik bisa kandas hanya karena keberanian berkata benar. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik hanya bunyi diktum mati di UU SISDIKNAS dan UU Perguruan Tinggi. Mahasiswa, dosen, dan profesor di bawah bayang-bayang represi polisi. Mirip polisi kolonial (PID).
Profesionalisme dibatasi pada bidang kerja sempit, tanpa keberanian menyentuh akar persoalan bangsa. Ilmuwan hanya diminta bicara sebagai ahli teknis, bukan sebagai manusia utuh yang memiliki keberpihakan moral.
Menuju Pendidikan yang Membebaskan
Bangsa ini tidak kekurangan gelar, tapi kekurangan pencerahan. Kita butuh pendidikan yang tidak hanya mencetak ahli, tetapi juga membangkitkan kesadaran kebangsaan. Pendidikan yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk keberanian moral untuk membela yang tertindas.
Sudah saatnya kita bertanya ulang: untuk apa kita mencetak jutaan sarjana jika mereka tak peduli nasib rakyatnya? Untuk apa melahirkan ribuan doktor jika mereka hanya sibuk mengejar gelar dan lupa pada tanggung jawab kebangsaan? Ini #renungan kita bersama.
Kita merdeka bukan untuk melupakan Soetomo, melainkan untuk melanjutkan semangatnya, gagasannya, tindakannya, dan cintanya terhadap nasib bangsanya.
*Prof Hanif adalah Guru Besar Universitas Terbuka, Dosen Pascasarjana UT, Mata kuliah: pemerintahan daerah, pemerintahan desa, kebijakan publik. Beliau juga mendapatkan amanah sebagai Ketua Senat Universitas Terbuka saat ini.